Layanan Pemerintahan

FASILITASI PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Informasi dan prosedur pelayanan https://bit.ly/SPP_dpmd_2024

Fasilitasi Penatausahaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah

1. Verifikasi SPJ, SPP, Penerbitan dan Pengesahan SPP 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 3. Laporan BMD Semesteran dan Akhir Tahun

Fasilitasi Pendaftaran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah sistem informasi terpadu yang berisi data dan informasi tentang industri nasional. SIINas merupakan pengembangan teknologi informasi berbasis online. SIINas bertujuan untuk: Mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data dari dunia usaha kepada pemerintah Menjadi tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi Meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing industri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor

FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Informasi dan prosedur pelayanan https://bit.ly/SPP_dpmd_2024

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah

Penyusunan Dokumen RKA, PK, MPH, KKPT, SKP, Renaksi, Renja, Renstra, Probis

Fasilitasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPj ) Bupati Jombang

Berisi tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah Akhir Tahun Anggaran

Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Berisi tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

FASILITASI PENYUSUNAN PRODESKEL DAN EPDESKEL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Informasi dan prodsedur pelayanan https://bit.ly/SPP_dpmd_2024

Fasilitasi Perumusan Kebijakan Bidang Keuangan Daerah

- Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perencanaan dan Keuangan