JOMBANGKAB - Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab komitmen akan selalu memberikan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berdampak positif untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Hal ini sebagaimana tujuan bersama dari Forum Koordinasi Pelayanan Publik 2023 yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Senin (13/3).

Bupati Mundjidah Wahab hadir langsung memenuhi undangan Forum Koordinasi Pelayanan Publik 2023 yang mengambil tema "Kolaborasi Untuk Transformasi Pelayanan Publik Yang Lebih Berdampak" sekaligus Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI. Kegiatan ini dihadiri Menteri PAN-RB RI, Azwar Anas; Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB RI, Diah Natalisa; Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa; Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur dan beberapa Kepala Daerah di Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN-RB RI, Azwar Anas menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, inovasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Presiden Jokowi selalu menyatakan, inovasi ini kunci untuk mengakselerasi pelayanan, kunci untuk memenangkan persaingan. Maka kalau instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemda tidak berinovasi, ya kita akan sulit memenuhi ekspektasi publik yang kian hari kian tinggi,” tutur Anas.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), lanjut Anas, digelar untuk mendorong tumbuhnya inovasi. “Presiden Jokowi ingin inovasi itu terlembagakan dengan baik, menjadi budaya yang tumbuh di birokrasi. Sehingga birokrasi tidak statis, birokrasi tidak terjebak pada comfort zone,” tambahnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB RI, Diah Natalisa mengatakan alasan pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi acara karena kualitas pelayanan publik di Jawa Timur termasuk dari Kabupaten/Kota di Jatim semakin meningkat.

Hal itu, diketahui dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) rata-rata seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,04 dengan skala 5 dan kategori A- atau sangat baik. Di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2018-2022, nilai IPP terus meningkat dan di tahun 2022 dengan skor 4,58. “Begitu pula dari segi pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR!, Pemda di Jatim juga memiliki track record yang sangat baik dengan persentase tindak lanjut sebesar 97 persen,’’ tuturnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar inovasi terus dikembangkan. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam SPBE. "Percepatan peningkatan produktivitas dan efektifitas kerja itu ternyata bisa dilakukan kalau ekosistemnya itu memungkinkan. Dia terbangun semangatnya, produktivitas bisa ditingkatkan, bisa dilakukan akselerasi," ujar Khofifah.

Kegiatan KIPP sendiri telah dilaksanakan setiap tahun sejak 2014 oleh Kementerian PANRB, dan telah menghasilkan 951 Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 22.925 inovasi telah tercatat dalam database Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK).

Sementara itu, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab siap menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Menteri PAN-RB RI, Azwar Anas dalam kegiatan Forum Koordinasi Pelayanan Publik tahun 2023. ”Apa yang menjadi hasil rakor tentu juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Jombang,’’ tutur Bupati perempuan pertama di Kota Santri ini.

Menurut Bupati Mundjidah Wahab, pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berdampak positif menjadi tekad Pemkab Jombang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. ”Kita berkomitmen untuk terus melakukan pelayanan yang sudah baik ini, dengan terus berinovasi untuk pelayanan publik yang jauh lebih baik,’’ pungkasnya.