Soekarwo, Gubernur Jawa Timur menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 kepada Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementrian Negara/Lembaga serta bupati dan walikota se Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (17/12/2018).
Pun demikian dengan Kabupaten Jombang, DIPA diserahkan Gubernur Jawa Timur kepada Wakil Bupati Bapak Sumrambah, mewakili Bupati Jombang. Untuk Kabupaten Jombang menerima dana DIPA APBN sebesar Rp. 2.619.106.034,00. Dan ini terbagi dalam beberapa kegiatan. Dengan diterimanya DIPA APBN ini berarti segala kegiatan yang tercantum didalam DIPA ini bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di Tahun Anggaran 2019.
Selain menerima DIPA APBN pada kesempatan tersebut kepala Disnaker Jombang Heri Widjajanto juga menerima penghargaan Juara 3 dalam kategori Peringkat Kinerja Pelaksana Anggaran Kewenangan Dana Transfer DT/TP/UB.
Dalam sambutannya, Gubernur Soekarwo, menyampaikan enam pesan Presiden RI Joko Widodo saat penyerahan DIPA di Jakarta. Arahan pertama yaitu mulai mempersiapkan lelang lebih awal sehingga program-program pembangunan bisa berjalan efektif sejak awal tahun 2019.
“Persiapan lelang paralel di awal ini harus segera dilakukan karena sebagai pengungkit pembangunan daerah yang bisa memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat,” tutur Gubernur Soekarwo.
Pesan Gubernur Jatim yang kedua adalah untuk memastikan alokasi anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas utama yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan efisiensi atau penghematan untuk belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, serta honorarium. “Karenanya tahun 2019 pemerintah pusat sangat menekankan untuk penerapan remunerasi pegawai,” tambahnya.
Pesan yang ketiga yaitu melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala baik bulanan maupun triwulan. Hal ini penting dilakukan agar semua program kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah/pemda bisa berjalan maksimal. Sedangkan yang keempat, para pelaksana anggaran seminimal mungkin menghilangkan penyalahgunaan anggaran.
Lalu yang kelima adalah memperbaiki koordinasi dan sinergi antar pemda, maupun antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan.
Terakhir yaitu, para pelaksana anggaran supaya melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai kegiatan anggaran dan hasil yang telah dicapai. “Fungsi koordinasi antar instansi harus diperkuat agar tidak terlalu kaku, sehingga ada peningkatan kualitas program kerja,” papar Soekarwo Gubernur Jatim sesuai permintaan Presiden.
Terkait pencegahan terjadinya penyalahgunaan anggaran, Gubernur Jatim menjelaskan, bahwa yang menjadi permasalahan utama di Jatim adalah di sisi integritas. Oleh sebab itu, pembuatan sistem yang baik harus dibarengi dengan pembangunan integritas SDM. “Secara administrasi keuangan di Jatim sudah tersusun dengan baik, dan prosentase penyelesaian kinerja keuangannya juga paling tinggi,” terang orang nomor satu di Provinsi Jatim ini.
Lebih lanjut disampaikan, fokus pembangunan pemerintah pusat pada tahun 2019 yaitu pada peningkatan kualitas SDM baik di sektor birokrasi maupun masyarakat umum. Peningkatan SDM ini nantinya lebih difokuskan pada pendidikan vokasi.
“Program pemerintah Presiden tahun 2019 adalah peningkatan kualitas SDM di sektor vokasi. Karenanya, saya minta semua pihak khususnya rektor untuk merumuskan konsep vokasi di Jatim,” tandas Pak De Karwo.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur Ludiro, SE.,MM mengatakan, belanja negara dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau meningkat 11,1 % dari tahun sebelumnya.
Dari total APBN tersebut Prov. Jatim mendapat alokasi sebesar Rp. 130,251 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat/BPP sebesar Rp. 47,22 triliun dan Dana Transfer/DT dan Dana Desa/DD sebesar Rp. 83,029 triliun.
“Dalam hal alokasi APBN 2019, Pemprov Jatim menempati urutan ketiga terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” terang Ludiro sembari menambahkan bahwa alokasi kenaikan baik BPP, DT maupun DD untuk Provinsi Jatim mengalami peningkatan.
Terkait fokus pembangunan tahun 2019, Ludiro menjelaskan ada empat hal. Antara lain yaitu peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, serta pelaksanaan agenda demokrasi dan penguatan birokrasi yang efisien dan efektif.
Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kapolda Jawa Timur, Irjen pol Luki Hermawan, Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, hadir juga Kalanti Jawa Timur, Kajati Jawa Timur, Pangarmada II, Gubernur AAL, 38 bupati/walikota se Jatim, serta pejabat OPD di lingkup Pemprov Jatim. (Humas_Kominfo)
Pun demikian dengan Kabupaten Jombang, DIPA diserahkan Gubernur Jawa Timur kepada Wakil Bupati Bapak Sumrambah, mewakili Bupati Jombang. Untuk Kabupaten Jombang menerima dana DIPA APBN sebesar Rp. 2.619.106.034,00. Dan ini terbagi dalam beberapa kegiatan. Dengan diterimanya DIPA APBN ini berarti segala kegiatan yang tercantum didalam DIPA ini bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di Tahun Anggaran 2019.
Selain menerima DIPA APBN pada kesempatan tersebut kepala Disnaker Jombang Heri Widjajanto juga menerima penghargaan Juara 3 dalam kategori Peringkat Kinerja Pelaksana Anggaran Kewenangan Dana Transfer DT/TP/UB.
Dalam sambutannya, Gubernur Soekarwo, menyampaikan enam pesan Presiden RI Joko Widodo saat penyerahan DIPA di Jakarta. Arahan pertama yaitu mulai mempersiapkan lelang lebih awal sehingga program-program pembangunan bisa berjalan efektif sejak awal tahun 2019.
“Persiapan lelang paralel di awal ini harus segera dilakukan karena sebagai pengungkit pembangunan daerah yang bisa memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat,” tutur Gubernur Soekarwo.
Pesan Gubernur Jatim yang kedua adalah untuk memastikan alokasi anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas utama yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan efisiensi atau penghematan untuk belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, serta honorarium. “Karenanya tahun 2019 pemerintah pusat sangat menekankan untuk penerapan remunerasi pegawai,” tambahnya.
Pesan yang ketiga yaitu melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala baik bulanan maupun triwulan. Hal ini penting dilakukan agar semua program kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah/pemda bisa berjalan maksimal. Sedangkan yang keempat, para pelaksana anggaran seminimal mungkin menghilangkan penyalahgunaan anggaran.
Lalu yang kelima adalah memperbaiki koordinasi dan sinergi antar pemda, maupun antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan.
Terakhir yaitu, para pelaksana anggaran supaya melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai kegiatan anggaran dan hasil yang telah dicapai. “Fungsi koordinasi antar instansi harus diperkuat agar tidak terlalu kaku, sehingga ada peningkatan kualitas program kerja,” papar Soekarwo Gubernur Jatim sesuai permintaan Presiden.
Terkait pencegahan terjadinya penyalahgunaan anggaran, Gubernur Jatim menjelaskan, bahwa yang menjadi permasalahan utama di Jatim adalah di sisi integritas. Oleh sebab itu, pembuatan sistem yang baik harus dibarengi dengan pembangunan integritas SDM. “Secara administrasi keuangan di Jatim sudah tersusun dengan baik, dan prosentase penyelesaian kinerja keuangannya juga paling tinggi,” terang orang nomor satu di Provinsi Jatim ini.
Lebih lanjut disampaikan, fokus pembangunan pemerintah pusat pada tahun 2019 yaitu pada peningkatan kualitas SDM baik di sektor birokrasi maupun masyarakat umum. Peningkatan SDM ini nantinya lebih difokuskan pada pendidikan vokasi.
“Program pemerintah Presiden tahun 2019 adalah peningkatan kualitas SDM di sektor vokasi. Karenanya, saya minta semua pihak khususnya rektor untuk merumuskan konsep vokasi di Jatim,” tandas Pak De Karwo.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur Ludiro, SE.,MM mengatakan, belanja negara dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau meningkat 11,1 % dari tahun sebelumnya.
Dari total APBN tersebut Prov. Jatim mendapat alokasi sebesar Rp. 130,251 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat/BPP sebesar Rp. 47,22 triliun dan Dana Transfer/DT dan Dana Desa/DD sebesar Rp. 83,029 triliun.
“Dalam hal alokasi APBN 2019, Pemprov Jatim menempati urutan ketiga terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” terang Ludiro sembari menambahkan bahwa alokasi kenaikan baik BPP, DT maupun DD untuk Provinsi Jatim mengalami peningkatan.
Terkait fokus pembangunan tahun 2019, Ludiro menjelaskan ada empat hal. Antara lain yaitu peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, serta pelaksanaan agenda demokrasi dan penguatan birokrasi yang efisien dan efektif.
Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kapolda Jawa Timur, Irjen pol Luki Hermawan, Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, hadir juga Kalanti Jawa Timur, Kajati Jawa Timur, Pangarmada II, Gubernur AAL, 38 bupati/walikota se Jatim, serta pejabat OPD di lingkup Pemprov Jatim. (Humas_Kominfo)