JOMBANGKAB – Bupati Jombang, Warsubi S.H., M.Si, menghadiri Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) ke-77 di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/12/2025) malam. Kehadiran Bupati menjadi penegasan bahwa komitmen daerah dalam pemenuhan HAM akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang telah disepakati dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029.
Puncak acara peringatan HAM ke - 77 yang mengusung tema "Penguatan Fondasi Pembangunan HAM Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045" ini, dihadiri Menteri HAM RI, Natalius Pigai, yang menekankan bahwa HAM adalah aset termahal yang harus dijadikan landasan praktik kebijakan.
"Hak Asasi Manusia itu adalah aset, intangible asset termahal di planet ini. Yang hari ini kita punyai," tegas Menteri Natalius, seraya menambahkan bahwa perubahan harus lahir dari cara berpikir hingga menyentuh praktik kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan apresiasinya dan menegaskan bahwa momentum Hari HAM menjadi pengingat penting bagi daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang humanis dan berkeadilan.
Warsubi menghubungkan semangat peringatan HAM ini dengan upaya perencanaan pembangunan yang telah dilakukan, terutama melalui Musrenbang dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.
Peringatan Hari HAM bukan hanya seremoni, tetapi pengingat bahwa setiap kebijakan yang kita lahirkan harus berpihak pada manusia, pada martabat dan hak-haknya. Ini komitmen yang terus kami jaga di Jombang," tutur Warsubi.
Komitmen ini selaras dengan visi "Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua" yang diusung dalam RPJMD 2025-2029. Dokumen perencanaan ini memuat delapan program prioritas (Asta Cita) yang secara substansi menyentuh hak dasar masyarakat, seperti mewujudkan SDM unggul, mengentaskan pengangguran (Jombang Makaryo), mengurangi kemiskinan (Jombang Mentas), penguatan harmoni sosial, hingga menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dengan demikian, janji Jombang untuk memihak pada martabat dan hak rakyat akan direalisasikan melalui pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, mencerminkan integrasi prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan daerah.