JOMBANGKAB – Rencana besar untuk mengurai kemacetan di Simpang Mengkreng yang menghubungkan tiga Kabupaten di Jawa Timur yakni Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri masuk dalam babak baru pembicaraan tingkat pusat. Tiga kepala daerah yang wilayahnya berbatasan langsung mulai menjajaki skema penganggaran dan penyelarasan teknis agar megaproyek jembatan layang (flyover) ini bisa segera terealisasi.
Pada Senin (25/5/2026), Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T., di Jakarta. Sedangkan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, S.H., hadir diwakili oleh Kepala Bappeda dan Kadis PUPR Kabupaten Kediri.
Dalam lobi strategis ini, ketiga bupati didampingi langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Kepala Dinas PUPR dari masing-masing kabupaten.
Bupati Jombang Warsubi S.H., M.Si menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait estimasi anggaran dan kesiapan sirkulasi lahan.
"Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan ketimbang desain yang glamor", tuturnya.
Bupati menyebut, jika seluruh tahapan lobi dan perencanaan berjalan mulus, tahapan awal pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027.
"Hitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, kalau total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan diatas 50.000 meter persegi. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Jombang saja, lahan yang perlu dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi. Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berharap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, pihak kementerian mengharapkan adanya skema sharing (berbagi beban pendanaan) pembebasan lahan antardaerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) PU", tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari usulan sharing anggaran tersebut, pembicaraan akan segera diperluas dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dukungan dari pemprov dinilai sangat esensial untuk memayungi aspek hukum dan kesepakatan finansial.
"Kami dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri sangat mendukung dan menyambut positif upaya pembangunan flayover demi mengurai kemacetan Mengkreng yang sudah sangat luar biasa masuk 3 besar di Indonesia. Nah, sembari menyelaraskan waktu pertemuan resmi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, kami para kepala daerah mengambil langkah proaktif untuk mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta terlebih dahulu untuk mengamankan komitmen awal pusat, semoga semuanya berjalan lancar atas doa dan dukungan seluruh masyarakat", tutur Bupati Warsubi.
Perlu diketahui, inisiasi proyek ini sebelumnya telah digagas ketiga kepala daerah saat memetakan sirkulasi kendaraan langsung di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu (8/4/2026) lalu.
Simpang Mengkreng merupakan titik transit vital di Jawa Timur yang menghubungkan Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Menjadi jalur arteri utama kendaraan dari arah Surabaya menuju wilayah barat/selatan (seperti Madiun dan sekitarnya), kawasan ini kerap mengalami kelumpuhan arus.
Bahkan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng masuk dalam tiga besar titik kemacetan paling parah di Indonesia, khususnya pada momen mudik bulan Ramadhan. Melalui rancangan yang tengah diusulkan, jalur flyover ini nantinya akan membentang dari wilayah Jombang lalu terbagi menjadi dua jalur keluar (ramp off), yakni satu ke arah Kediri dan satu ke arah Nganjuk.