JOMBANGKAB – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keamanan dan harmoni sosial. Bupati Jombang, H. Warsubi, SH, M.Si, menerima apresiasi khusus dari Gubernur Jawa Timur atas keberhasilan dalam Evaluasi Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial. "Jombang Peringkat 6 Prestasi Capaian Terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar halaman Kantor Sekda Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (19/12) pagi.
Dengan mengusung tema "Teguhkan Bela Negara Untuk Indonesia Maju", momentum ini menjadi dorongan besar bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas implementasi program penanganan konflik secara komprehensif.
Kabupaten Jombang dinilai unggul dalam menciptakan harmonisasi sosial melalui manajemen konflik yang sistematis. Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah proaktif pemerintah dalam mengidentifikasi potensi perselisihan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Bupati Warsubi menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah milik seluruh elemen masyarakat Jombang yang telah bekerja sama menjaga kondusivitas wilayah. Bagi beliau, menjaga kedamaian adalah bentuk nyata dari bela negara di masa kini.
"Apresiasi ini adalah motivasi bagi kami untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap permasalahan sosial di masyarakat diselesaikan secara konstruktif," tutur Bupati Warsubi.
Implementasi nyata yang dilakukan Pemkab Jombang mencakup penyusunan Rencana Aksi Terpadu dan penguatan koordinasi antar lembaga. Terdapat empat pilar utama yang menjadi rahasia sukses Kabupaten Jombang dalam menjaga kondusivitas wilayah. Diantaranya Fokus pada Kolaborasi, mengedepankan solusi kreatif yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) daripada sekadar kompromi sesaat. Komunikasi Efektif dengan menempatkan dialog terbuka sebagai inti dari setiap proses resolusi konflik. Inklusivitas, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar setiap suara merasa didengar dan dihargai. Selain itu juga melakukan valuasi berkelanjutan dengan menjadikan setiap dinamika sosial sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat strategi pencegahan konflik di masa depan.