JOMBANGKAB - Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik. Acara yang digelar pada Rabu (14/01/2026) ini menjadi langkah awal strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah di masa depan.
Dalam laporannya, Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa forum ini merupakan mandat konstitusi yang harus dilalui agar perencanaan pembangunan memiliki legitimasi hukum dan sosial.
Kegiatan forum konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2027. “Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Jombang tahun 2027 ini bertujuan untuk menghimpun saran dan masukan dari para pemangku kepentingan serta masyarakat, sekaligus mengidentifikasi isu-isu strategis daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional”, ujar Hartono.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor perguruan tinggi, pimpinan dunia usaha, perwakilan LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi perempuan, dan insan pers yang memiliki basis kompetensi relevan terhadap permasalahan pembangunan dan industri strategis daerah.
Kepala Bapperida Jombang Hartono pada kesempatan tersebut juga memaparkan materi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi profesi, hingga pelaku dunia usaha.
Bupati Jombang Warsubi yang tengah berada di Jakarta, diwakili oleh Wakil Bupati Jombang Salmanudin S.Ag., M.Pd. Forum ini diharapkan mampu melahirkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkualitas, responsif terhadap isu strategis, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Jombang pada tahun 2027 mendatang.
Membuka sambutannya, Gus Salmanudin menekankan pentingnya meluruskan niat dalam setiap langkah pengabdian. Beliau mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan prinsip husnudzon kepada Allah SWT dan fokus pada kemaslahatan publik.
"Pertemuan ini harus kita niatkan untuk tiga hal utama yaitu melindungi masyarakat, mempermudah kebutuhan masyarakat, dan membahagiakan masyarakat. Jika tiga hal ini kita tempuh, insya Allah apa pun upaya kita akan bermanfaat bagi Jombang," ujar Wakil Bupati dengan penuh khidmat.
‘Dengan demikian, pembangunan yang kita rencanakan, benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Jombang, sehingga dapat mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, yaitu: “mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Jombang Salmanudin S.Ag., M.Pd memaparkan tren positif kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah Indeks Good Governance yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir, mencapai 85,06 poin pada 2025. Kinerja ekonomi juga menunjukkan indikator menggembirakan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,28 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,36 persen pada triwulan III tahun 2025. Meski demikian, Bupati mengingatkan agar seluruh pihak bersikap realistis terhadap kondisi keuangan daerah.
"Dalam proses penyusunan RKPD 2027, kita juga harus bersikap realistis dan adaptif terhadap kondisi fiskal daerah. Keterbatasan sumber pendanaan, ditambah adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat, menuntut kita untuk melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran," tegas Bupati dalam sambutannya.
Berdasarkan evaluasi capaian tersebut, Pemkab Jombang menetapkan tema RKPD 2027, yaitu "Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer". Tema ini difokuskan pada penguatan keterkaitan antara sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan pengembangan industri pengolahan dan perdagangan.
"Melalui integrasi hulu–hilir, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan," lanjutnya.
Untuk mendukung tema tersebut, terdapat empat prioritas utama yang ditetapkan, diantaranya, Penguatan SDM yang berkualitas, berkarakter, dan harmonis; Penguatan sektor primer dan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif, desa, serta pasar digital; Peningkatan kualitas infrastruktur, investasi yang merata dan berkelanjutan; dan Peningkatan tata kelola pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum.
Bupati Jombang mengajak seluruh peserta forum untuk berkontribusi aktif memberikan masukan yang responsif dan antisipatif. "Saya mengajak saudara sekalian dengan segala kompetensi yang dimiliki untuk menghimpun aspirasi guna menghasilkan dokumen perencanaan yang dapat diimplementasikan secara kontekstual, responsive dan antisipatif sebagai wujud kolaborasi lintas sektor guna mencapai target Pembangunan yang ditetapkan," pungkasnya,