JOMBANGKAB – Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang pada Rabu (30/7) menjadi saksi kokohnya komitmen Kabupaten Jombang dalam memperjuangkan hak-hak dasar perempuan dan anak utamanya Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), khususnya bagi kelompok rentan dan generasi muda.
Dalam acara yang bertajuk SHOWCASING “AKSES SETARA: MENEGUHKAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI”, menyerukan urgensi perlindungan, pemberdayaan, dan investasi pada generasi penerus Jombang.
Kegiatan kolaborasi antara Women’s Crisis Center (WCC) Jombang, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, dan mitra pelaksana Palang Merah Indonesia (PMI) Jombang.
Tujuannya adalah menampilkan praktik baik dan capaian Program Right Here Right Now 2 (RHRN2), sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual serta pemenuhan HKSR yang masih menjadi isu mendesak di Jombang.
Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Jombang, dr. Pudji Umbaran MKP, dalam event tersebut menyatakan bahwa perempuan adalah fondasi kehidupan. "Tanpa perempuan, dunia tidak akan berlanjut," ujarnya, Ia menegaskan bahwa peran perempuan sebagai "sumber kehidupan" dalam melahirkan dan melanjutkan generasi menjadikannya wajib untuk dilindungi.
dr. Pudji Umbaran MKP, juga menyoroti angka kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang masih menjadi perhatian serius di Jombang, dengan mayoritas korban berada pada rentang usia remaja. "Ini merupakan kondisi yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak," paparnya
Lebih lanjut, Ia menggarisbawahi pentingnya penciptaan ruang yang aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh kembang dan mengembangkan potensi diri, guna mencegah dampak trauma yang dapat menghambat kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Mengutip sambutan tertulis Bupati Jombang Warsubi, dr. Pudji menggarisbawahi bahwa kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari komitmen dalam menjamin martabat dan pemenuhan hak dasar setiap warga. "Pemerintah Kabupaten Jombang senantiasa berkomitmen penuh dan memberikan dukungan terbaik dalam setiap upaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kesehatan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender," Hal ini menegaskan keseriusan pemkab dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif.
Meski tidak hadir secara tatap muka Bupati Jombang, Warsubi, selaku keynote speech pada momentum tersebut menyampaikan dalam bentuk video. Orang nomor satu di Kabupaten Jombang ini menegaskan bahwa isu kesehatan reproduksi harus dilihat dalam kacamata yang lebih luas.
“Di Jombang, saya berdiri bukan hanya sebagai kepala daerah, tapi juga sebagai seorang ayah dan warga Jombang yang percaya bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas rasa aman, pendidikan yang bermartabat, dan layanan kesehatan yang layak. Ini tentunya termasuk dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi,” ungkapnya.
Warsubi menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Menurutnya, data kasus kekerasan seksual dan ketimpangan akses HKSR harus menjadi alarm bersama.
“Kita tidak bisa menunggu korban berikutnya untuk bertindak. Kolaborasi seperti ini penting untuk memperkuat pondasi Jombang sebagai daerah yang inklusif dan berkeadilan,” tandasnya.
Melengkapi seruan tersebut, Bunda Genre Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, menyampaikan pesan yang menyentuh tentang pemberdayaan melalui pengetahuan. "Kesehatan Reproduksi Remaja bukan hanya urusan medis atau biologis semata, melainkan hak dasar manusia," tegas Ibu Yuliati.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang yang juga Bunda GenRe ini menekankan bahwa edukasi ini bersifat membebaskan dari ketidaktahuan, stigma, dan risiko yang tidak perlu, serta merupakan wujud kasih sayang. "Edukasi ini harus dimulai dari keluarga, dari rumah, dan dari peran kita sebagai para ibu," pesannya, mengingatkan bahwa fondasi masa depan Jombang yang gemilang dimulai dari setiap individu dalam keluarga.
Direktur WCC Jombang, Anna Abdillah, menekankan bahwa kolaborasi berbagai pihak krusial dalam membangun sistem perlindungan yang kuat dan responsif bagi korban kekerasan.
"Acara Showcasing ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, mendorong penguatan kebijakan, dan mereplikasi praktik baik secara lebih luas," ujarnya.
Menurut Anna, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem inklusif, responsif, dan berkeadilan gender dalam pemenuhan hak korban serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual di daerah.
Kontribusi aktif dari OPD, lembaga layanan, institusi pendidikan, dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan akses setara terhadap informasi dan layanan HKSR.
Acara ini bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan cerminan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen komunitas. Dari setiap kata yang terucap, terpancar harapan besar agar Jombang mampu menciptakan lingkungan di mana setiap perempuan dan anak dapat tumbuh bahagia, aman, dan berdaya, menjadi "pelaku pembangunan" sejati yang akan membawa Jombang menuju masa depan yang maju dan sejahtera.