JOMBANGKAB – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau 2026. Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Rakor yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim, para Kepala Daerah (Bupati/Walikota), serta jajaran Perhutani ini menjadi momentum penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan ekstrem.
Dari Kabupaten Jombang hadir Wakil Bupati Jombang, M. Salmanudin, S.Ag., M.Pd. bersama Kepala Dinas Pertanian Ir. Moch. Rony, MM, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Wiku Birawa Filipe Dias Quintas, S.STP., M.Si, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samsudi, SH., M.Si.
Kehadiran jajaran pimpinan OPD teknis ini diharapkan mampu menyusun plan of action guna memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengantisipasi gangguan kamtibmas akibat dampak cuaca ekstrem di wilayahnya.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan langkah konkret. Berdasarkan data BMKG, puncak kemarau di Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang dengan durasi mencapai 240 hari di beberapa zona.
"Respons kita tidak boleh biasa-biasa saja hanya reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data," tegas Khofifah.
Secara khusus Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati dan Wali Kota untuk bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi. Fokus utama diarahkan pada kepastian distribusi air bersih kepada masyarakat serta penguatan pemantauan titik api guna mencegah karhutla yang meluas.
“Materi dari narasumber sangat detail, saya rasa Bupati dan Wali Kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” imbuhnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan agar setiap daerah, memiliki kerangka kerja yang selaras dengan kebijakan pusat.
Di akhir sambutannya, Khofifah mengajak seluruh pihak untuk menjaga produktivitas daerah meski di tengah tekanan iklim. "Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau tahun 2026," pungkasnya.
Merespons instruksi Gubernur Khofifah, Wakil Bupati Jombang M. Salmanudin, S.Ag., M.Pd, menyatakan bahwa Pemkab Jombang akan segera mengonsolidasikan jajaran Dinas Pertanian, BPBD, Satpol PP, OPD terkait dan lintas sektor untuk melakukan langkah preventif di lapangan.
"Sesuai arahan Ibu Gubernur, kami tidak akan menunggu puncak kemarau datang. Secara sinergi kita segera menyusun plan of action. Fokus kami adalah memastikan ketersediaan air bersih bagi warga dan mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap sektor pertanian di Jombang agar produktivitas petani tetap terjaga, juga mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan", ujar Wakil Bupati M. Salmanudin.
Gus Salman juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem tahun 2026 ini.
"Kami mengimbau warga Jombang untuk lebih bijak menggunakan air dan menghindari tindakan yang memicu api di area terbuka. Sinergi antara pemerintah dan kesadaran masyarakat adalah kunci agar Jombang tetap aman dan produktif selama kemarau panjang ini," pungkasnya.