JOMBANGKAB – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memulai tahapan penting perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Acara yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, SH., M.Si., di Ruang Bung Tomo, Kamis (26/3/2026) pagi.
Kegiatan diawali dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim sebagai simbol komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan penampilan Tari “Bumi Langit”, sebuah tarian kontemporer yang memadukan kekayaan budaya lokal seperti Sandur Manduro dan Tari Remo sebagai simbol pelestarian warisan budaya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi memaparkan visi besar Jombang tahun 2027 yang menitikberatkan pada integrasi ekonomi dan kesejahteraan merata. Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan tahun 2027 harus selaras dengan potensi riil daerah. Adapun tema yang ditetapkan"Integrasi Pengembangan Industri - Perdagangan dengan Sektor Primer."
"Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan dan selaras dengan tema besar kita. Sektor industri dan perdagangan harus mampu menyerap serta memperkuat sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi fondasi ekonomi rakyat Jombang," tegas Abah Warsubi.
Dalam menyusun rencana kerja, Bupati memberikan empat instruksi tegas kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar perencanaan bersifat akuntabel, diantaranya Adaptif & Inovatif, mampu menjawab tantangan pembangunan yang dinamis. Efisiensi Berorientasi Dampak, bahwa setiap program harus dihitung secara tepat dan realistis berdasarkan dampaknya bagi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Serta Kepatuhan Anggaran yang memenuhi mandatory spending, khususnya alokasi minimal 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik.
"Ke depan, arah pembangunan Kabupaten Jombang akan terus diperkuat melalui implementasi 8 Program Prioritas Asta Cita Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Program ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan" tutur Bupati Warsubi.
Bupati Warsubi juga merinci delapan pilar utama yang akan menjadi kompas pembangunan Jombang ke depan, yang meliputi Pembangunan desa dan kota yang inklusif untuk semua; Peningkatan SDM unggul dan berdaya saing; Pengentasan pengangguran dan pengurangan kemiskinan; Pembangunan infrastruktur berkelanjutan; Penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan Penciptaan harmoni sosial serta transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Salah satu poin penting yang juga disampaikan adalah komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa. Bupati mengumumkan kelanjutan program Desa Maju dan Sejahtera dengan skema bantuan keuangan khusus. "Kami memastikan setiap desa di Jombang akan memperoleh anggaran minimal Rp800 juta melalui tambahan bantuan keuangan khusus. Ini adalah langkah nyata untuk membangun desa dan kota untuk semua," tegasnya.
Selain itu, untuk pemerataan infrastruktur, Pemkab Jombang menetapkan kebijakan prioritas kecamatan dengan alokasi Rp1 Miliar per kecamatan untuk peningkatan jalan kabupaten. Rp200 Juta per kecamatan untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Musrenbang kali ini juga menjadi momentum penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jombang oleh Wakil Ketua DPRD, Octadella Billytha Permatasari, MBA. Intl., kepada Bupati. Bupati berharap aspirasi masyarakat yang diserap legislatif dapat terintegrasi penuh dalam dokumen RKPD.
"Saya berharap seluruh perangkat daerah mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD agar aspirasi masyarakat yang diserap melalui kawan-kawan legislatif dapat terakomodasi secara optimal dalam RKPD 2027," pungkasnya.
Dalam Musrenbang ini juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta berbagai stakeholder pembangunan mulai dari tokoh agama, akademisi, PKK hingga perwakilan Forum Anak Jombang, guna memastikan perencanaan yang partisipatif dan transparan sebagai tanda dimulainya langkah nyata menuju "Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua."
Sebelumnya, Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bapperida bertugas mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Forum ini diikuti oleh 152 peserta dari berbagai elemen, termasuk akademisi, tokoh agama, dan pelaku usaha. Musrenbang ini bertujuan untuk mempertajam prioritas pembangunan agar tercipta keselarasan antara program daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
"Tujuannya adalah mendapatkan saran masukan guna mempertajam prioritas pembangunan. Kami ingin tercipta keselarasan program yang dapat menjawab tantangan nyata di lapangan," ujar Hartono.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin, beserta Forkopimda Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim, Ir. Tiat S. Suwardi, M.Si. Kepala Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Dr. TW Liswati, M.Pd., Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo beserta seluruh pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten Jombang, Kepala Bappeda atau yang mewakili dari Kabupaten Bojonegoro, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, dan kota Mojokerto, Kepala instansi vertikal di Kabupaten Jombang, para stakeholder dan para Rektor atau Perguruan Tinggi di Kabupaten Jombang