
JOMBANGKAB — Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, padaSabtu (30/8), menggelar acara "Mojowarno Creative Fest 2025" yang bertepatan dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak seluruh Kecamatan se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan menekan laju inflasi melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, sekaligus mendukung GPM serentak di seluruh Kecamatan di Indonesia.
Acara dipusatkan di Lapangan RSK Mojowarno, depan Kantor Kecamatan Mojowarno dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, yang mewakili Bupati Jombang Warsubi. Selain itu, hadir pula perwakilan Forkopimda Kabupaten Jombang, Asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD terkait, Kepala BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimcam Mojowarno, serta para kepala desa dan pimpinan Perusahaan.
Wakil Bupati Salmanudin menyambut baik GPM, menegaskan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan. "Harapan kami, kegiatan ini dapat membantu menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat, bahkan saya berharap kegiatan ini bisa langsung ke desa, sehingga bisa diakses langsung oleh masyarakat ditingkat bawah," ujarnya.

Dalam GPM, masyarakat dapat membeli berbagai bahan pokok dengan harga terjangkau. Beberapa komoditas yang dijual antara lain: Minyak Kelapa Mas (800 ml): Rp16.000, Minyakita (1 liter): Rp15.000, Gula: Rp15.500, Beras SPHP: Rp57.500, Telur (1 kg): Rp25.000.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga. Mendagri menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai wujud nyata dari makna kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap sektor pangan.
Mendagri menegaskan, GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras. Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
“Oleh karena itu, 1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, lebih kurang rata-rata 7 ribu ton disalurkan per hari. Ini yang menjadi tugas berat dari Kabulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan kami semua termasuk Kemendagri mendukung,” ujarnya.
Mendagri juga meminta Pemda memperluas pelaksanaan GPM hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya, kecamatan merupakan ujung tombak pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, sehingga kehadiran GPM di level ini akan lebih efektif menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan pokok.
“Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Mentan, Kabulog, yang telah menginisiasi gerakan ini, untuk me-launching melalui metode kecamatan. Karena jumlah kecamatan kita adalah 7.285 se-Indonesia. Dan kemudian yang sudah mendaftar untuk ikut dalam gerakan ini, pada hari ini, itu totalnya sebanyak 4.663 kecamatan,” ungkapnya.
“Acara ini adalah semata-mata kita bekerja untuk rakyat, agar rakyat kita khususnya, beras tetap dapat terjangkau, tersedia, dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Selain itu, turut dilakukan diskusi bersama perwakilan secara daring.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan kebanggaan bahwa Indonesia berhasil berkontribusi menekan harga pangan dunia. Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini, Indonesia tidak melakukan impor beras, sebuah pencapaian yang membanggakan. Gerakan Pangan Murah ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.