Sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya.

Penyelenggaraan sertifikasi halal pada saat ini dilaksanakan oleh pemerintah yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi.

Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (S-PKP) bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab produsen pangan industri rumah tangga dalam menghasilkan produk pangan yang berkualitas

SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) sebagai Pelengkap Izin Berusaha oleh Pelaku Usaha Produk Pangan

Fasilitasi Surat Keterangan Distributor Pupuk bertujuan untuk memfasilitasi penginputan alokasi pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-Alokasi dan Pendampingan Verifikasi

Persyaratan Pelayanan: 1. Surat Permohonan 2. Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus 3. Daftar hadir Rapat Pemilihan Pengurus 4. Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Mekanisme dan Prosedur: 1. Menyerahkan berkas 2. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas 3. Pembuatan tanda terima pengambilan 4. Penyampaian Surat Keterangan kepada pemohon (3 hari kerja)

Fasilitasi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) adalah surat keterangan resmi dari kelurahan atau kecamatan setempat yang menjelaskan bahwa benar adanya suatu usaha berlokasi di alamat atau domisili tertentu

Fasilitasi Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah salah satu layanan UPT Pasar. SKU adalah surat penting yang dibuat oleh aparat lokasi usaha. Surat ini wajib dimiliki oleh pengusaha yang ingin membangun tempat usaha.

1. Surat Keterangan Gaji 2. Surat Rekomendasi Kredit Pegawai 3. SPP/SPM