Pemkab Jombang Sosialisasikan Peran Kades Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing

  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Kamis, 12 Oktober 2017

"Bupati Jombang Minta Kades Ikut Berperan Dalam Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing"

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, meminta para Kepala Desa (Kades) utamanya yang berada di lingkungan perusahaan pemakai tenaga kerja asing untuk ikut memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Karena seiring dengan diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah menjadi keniscayaan persebaran tenaga kerja asing masuk ke berbagai daerah tak terkecuali di Jombang.

Hal itu disampaikan Bupati Nyono saat memberikan pengarahan di Sosialisasi peran serta Kepala Desa dalam pengawasan tenaga kerja asing yang digelar di Ruang Bung Tomo Pemkab, Rabu (11/10).

"Tak hanya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), para Kades pun harus waspada dan ikut mengawasi secara ketat agar tidak ada tenaga kerja asing yang masuk secara illegal di Jombang,"kata Bupati Nyono dihadapan para Camat dan Kades peserta sosialisasi.

Bupati Nyono menandaskan, di Jombang juga banyak sekali tenaga kerja yang masih menganggur. “Oleh karena itu tenaga kerja asing utamanya yang illegal harus kita awasi. Kita maksimalkan tenaga kerja kita, karena banyak tenaga kerja kita yang tak kalah kemampuannya dengan tenaga kerja asing,”tandasnya.

Sosialisasi peran serta Kepala Desa dalam pengawasan tenaga kerja asing yang diikuti ratusan kepala desa disekitar perusahaan pengguna tenaga kerja asing ini menghadirkan sejumlah narasumber.

Diantaranya dari Kasubdit Pemeriksaan Teknis Norma Ketenaga Kerjaan dan K3 Direktorat Bina Penegakan Hukum dan ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan RI, Kepala Satuan Intelejen Keamanan Kepolisian Resort Jombang dan Pengolah data dari Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri.

Dikatakan Purwanto, Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Setdakab Jombang tujuan sosialisasi ini adalah upaya untuk mengoptimalkan fungsi Timpora di tingkat kecamatan dan desa.

“Dari sosialisasi ini kedepan akan mempercepat pengambilan tindakan apabila ditemukan aktivitas orang asing di wilayah masing masing, terutama yang disinyalir sebagai tenaga kerja illegal,”tandas Purwanto.(Kominfo)