Berita Kecamatan
Arsip Berita
Pencarian Berita
E-mail Pemkab
Layanan Online
Download Apendo Peserta
Download Apendo Panitia

Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa
Download Patokan Harga Satuan Pekerjaan
Buku Tamu
Link
CSR-PKBL
DPRD Jombang
Badan Perizinan
Dinas Pendidikan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Korpri
Kantor Penanaman Modal
Pemprov Jatim
Anda Pengunjung ke :
84679
 
Info Berita Kecamatan
Musyawarah dalam FKKD di Desa Ngampungan Kec. Bareng
Dalam rangka musyawarah melalui Forum Koordinasi dan Konsultasi Desa yang telah dijadwalkan yang mana pada tanggal 19 Mei 2010 adalah jadwal pelaksanaan FKKD di Desa Ngampungan maka Kepala Desa Ngampungan beserta perangkatnya, anggota BPD, LPMD, dan Tokoh masyarakat termasuk tokoh perempuan berkumpul di Balai Desa Ngampungan yang dihadiri pula oleh Bapak Camat Bareng beserta perangkatnya juga Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jombang beserta rombongan.

Kegiatan yang dilaksanakan sore hari tersebut dibuka pada pukul 15.40 WIB dengan sambutan oleh Kepala Desa Ngampungan Bapak Suherno dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak camat Bareng Drs. Hasan Bisri, M.Si.

Dalam sambutannya Bapak Camat Bareng menyampaikan bahwa FKKD dilaksanakan sore hari karena dikhawatirkan kalau malam hari keadaan hujan dan berharap mudah-mudahan di wadah ini yaitu forum kooordinasi dan konsultasi, bisa membawa semangat kita untuk saling keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa apa yang dikehendaki oleh masyarakat bisa dimengerti oleh pemerintah desa, apa yang dilaksanakan oleh pemerinatah desa dapat dimengerti oleh masyarakat, apa bila ada ganjalan bisa dipecahkan dalam musyawarah ini. Kegiatan ini harus dilaksanakan Minimal 3 bln sekali sebulan sekali akan lebih baik.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jombang Bapak Drs. Ronald Sitompul menyampaikan bahwa FKKD intinya adalah berembug yang sekarang istilahnya lebih modern yaitu forum Kooordinasi dan konsultasi. Kegiatan ini berdasarkan surat edaran Bupati Jombang kepada Kades se Kabupaten Jombang untuk dilaksanakan dalam rangka melestarikan nilai-nilai musyawarah. Sebenarnya kita punya potensi untuk menyelesaikan masalah yang sekarang kita tinggalkan. Sehigga ada yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah tapi larinya ke jalur hukum. Ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan di masyarakat, ini tidak baik.

Tujuan dari FKKD adalah :

1.    Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif dan demokratif. Ini tidak asing lagi bagi yang sering mengikuti musyawarah pada PNPM.
2.    Menumbuhkan dan mendorong pemerintahan desa, BPD, kelembagaan masyarakat desa untuk lebih responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat artinya pemerintah desa harus bisa melayani tuntutan masyarakat yang semakin meningkat.
3.    Menumbuhkan inisiatif masyarakat desa untuk kerkontribusi dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengembangkan sistem pembangunan partisipatif guna memperkuat tradisi dan budaya demokratis. Kita harus disiplin mengunakan dokumen-dokumen perencanaan yang kita miliki.
4.    Mendorong percepatan pembanguan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa yang lebih membuka diri terhadap partisipasi masyarakat.

Sedangkan Fungsinya adalah

1.    Sebagai wadah pertemuan rutin antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.
2.    Sebagai wadah komunikasi yang demokratis dengan prinsip kebersamaan dan kemitraan dengan mengedepankan budaya musyawarah/rembug, bukan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang terbaik, diharapkan adanya saran kritik yang mebangu bukan yang tanpa dasar.
3.    Sebagai wadah konsultasi untuk menumbuhkan sikap komunikatif yang transparan dalam rangka membangun saling percaya antara pemerintah desa, BPD dan lembaga memasyarakatan desa termasuk masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan, membangun saling percaya, tugas kita yang sulit adalah membangun kepercayaan masyarakat.
4.    Menciptakan koordinasi antara pemerintah desa dengan kelembagaan masyarakat desa dan pengelola-pengelola program dalam rangka keberlanjutan dan kelestarian pembangunan.
5.    Membuka wawasan dan pengetahuan tentang berbagai kemajuan dan pemasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dan membangun kesadaran serta keingian untuk duduk bersama guna membicarakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi dengan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal.


Hal tersebut adalah inti dari FKKD dimana semakin sering ketemu semakin banyak masalah yang dapat diselesaikan.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan program yang ada di desa adalah Kades. Apapun kegiatan di desa Kades harus tahu. Kadang ada program yang pelaksanaannya potong kombas akan tetapi setelah ada masalah baru minta tolong kades untuk menyelesaikan.

Terkait dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat beliau menyampaikan bahwa sampai saat ini ada 3,2 Milyard dana PNPM di Kec. Bareng agar ikut diawasi. Jangan sampai ada persoalan apalagi penyimpangan. Bila ada Persoalan maka akan sulit melayani yang tidak mengerti persoalan. Dengan 3.2 Milyard yang ada membuktikan bahwa masyarakat ada tanggung jawab.

Setelah sambutan dari Bapak Ronald maka sebelum beliau meninggalkan tempat Bapak Kades Ngampungan menyampaikan usulan kepada beliau tentang adanya masalah yang mana
Desa Ngampungan mempunyai staf pembantu 2 orang (Mataulu/kaur kesra) yang ganjarannya hanya banon 100 sedangkan tugas yang dilaksanakan sangat berat dan telah mengusulkan tunjangan akan tetapi di tolak mohon adanya solusi.

Bapak ronald melempar pertanyaan tersebut kepada Bapak Camat Bareng untuk menjawabnya dan oleh Bapak camat disarankan agar masalah tunjangan bagi staf pembantu tersebut yang merupakan Tenaga Honorer Desa maka dapat diberikan tunjangan melalui APDDesa yang penetapannya melalui Peraturan Desa.

Selanjutnya Kepala Desa Ngampungan menjelaskan penggunaan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya sebesar Rp.108.041.258,- dimana 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa  dan operasional BPD serta 70 % untuk Pemberdayaan Masyarakat, PKK, RT/RW, LPMD, Karang Taruna dan GSI.
Juga dipaparkan rencana pembangan fisik yang menggunakan anggaran dari ADD yaitu :
1. pembangunan di dusun sumberdadi Rp. 8.727.000,- ditambah swadaya Rp. 1.000.000,- 
2. untuk pembangunan di dusun wungurejo Rp. 20.300.000 ditambah swadaya Rp. 2.000.000,-
3. untuk pembangunan di Dusun Ngampungan Rp. 12.685.000,- ditambah swadaya Rp.1.000.000,-
4. untuk pembangunan Gedung BPD, LPMD, PKK Rp. 18.791.000,- dipotong pajak 2.537.000.

Dalam musyawarah tersebut juga dibicarakan banyak hal menyangkut masalah kredit macet, pengairan, pertanian, penangkapan ular agar ada tegoran supaya tikus tidak merajalela, pembuatan pagupon yang disarankan oleh Koordinator PPL dan lain-lain sampai dengan berakhirnya acara pukul 17.30 WIB (HUMAS-SAIF)
 
tes
Kec. Ngoro -   ...Detail
 
tes
Kec. Ngoro - tes   ...Detail
 
SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN BARENG
Kec. Bareng - Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara maupun daerah karena keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik,  ...Detail
 
APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN PEMILU 2014
Kec. Plandaan - Plandaan - Menjelang Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, Pemerintah Kecamatan Plandaan bersama Polsek dan Koramil Plandaan, pada hari Sabtu, 5 April 2014 di halaman  ...Detail
 
g
Kec. Plandaan - Plandaan - Menjelang Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, Pemerintah Kecamatan Plandaan bersama Polsek dan Koramil Plandaan, pada hari Sabtu, 5 April 2014 di halaman  ...Detail
 
APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN PEMILU 2014
Kec. Plandaan - Plandaan - Menjelang Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, Pemerintah Kecamatan Plandaan bersama Polsek dan Koramil Plandaan, pada hari Sabtu, 5 April 2014 di halaman  ...Detail
 
APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN PEMILU 2014
Kec. Plandaan - Plandaan - Menjelang Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, Pemerintah Kecamatan Plandaan bersama Polsek dan Koramil Plandaan, pada hari Sabtu, 5 April 2014 di halaman  ...Detail
 
 
 
top
RTRW Kab. Jombang 2009 - 2029
Perda No. 21 th 2009
Buku Rencana
Profil Jombang
Jombang Dalam Angka
P D R B
Indeks Pembangunan Manusia
Kawasan Agropolitan
Nilai Tukar Petani
Kajian Biopori
Potret Jombang
Sejarah Berdiri
Peta Administratif
Arti Lambang Daerah
Biografi Bupati
Tokoh Jombang
Struktur Organisasi
Visi Misi
Keadaan Geografis
Keadaan Ekonomi
Keadaan Demografi
Iklim dan Cuaca
Jarak Antar Kecamatan
Info Jombang
Sektor Wisata
Sektor Industri
Sektor Kehutanan
Sektor Pertanian
Sektor Perkebunan
Sektor Perikanan
Sektor Peternakan
Sektor Pertambangan
Info Umum
Konsultasi Kesehatan
Konsultasi Gizi
Prestasi & Penghargaan
Jadwal KA
PMI
Harga Sembako
Lain - lain
RPJPD
RPJMD
Daftar Nomor VOIP
KAPDE&P Kab. Jombang e-mail : kpde[at]jombangkab.go.id