Berita
Arsip Berita
Pencarian Berita
E-mail Pemkab
Layanan Online
Download Apendo Peserta
Download Apendo Panitia

Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa
Download Patokan Harga Satuan Pekerjaan
Buku Tamu
Link
CSR-PKBL
DPRD Jombang
Badan Perizinan
Dinas Pendidikan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Korpri
Kantor Penanaman Modal
Pemprov Jatim
Anda Pengunjung ke :
84679
 
Warta Jombang
Pemkab Jombang Serius Tangani Penambang Pasir Liar

Menjamurnya para penambang pasir liar di sepanjang DAS ( Daerah Aliran Sungai ) Brantas membuat Pemkab Jombang bertindak cepat. Bertempat di Ruang Suro Adiningrat Pemkab Jombang, Senin ( 4/10 ) digelar Rapat Kerja tentang Perencanaan Usaha Penertiban Penambang Pasir Liar di wilayah perbatasan Kabupaten/Kota.
Dalam raker yang merupakan inisiatif Pemkab Jombang tersebut diundang seluruh instansi terkait yang membidangi tentang pengamanan dan pengawasan keamanan serta kelestarian lingkungan DAS Brantas yakni Satpol PP Pemprov Jatim, Polres Jombang, Kejaksaan Negeri Jombang, dan Satpol PP Kabupaten /Kota yang daerahnya dialiri sungai brantas yakni Satpol PP Jombang, Satpol PP Kota dan Kab.Mojokerto, Satpol PP Kota dan Kab.Kediri serta Satpol PP Nganjuk. Turut diundang pula Kepala Dinas Pengairan Provinsi Jatim dan Perum Jasa Tirta yang selama ini telah bekerjasama dengan Pemkab Jombang terkait pemanfaatan sumber daya air sungai brantas.
Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Jombang, Drs.Widjono Soeparno, Msi tersebut menghadirkan pembicara dari Pemprov Jatim yakni Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan Satpol PP Pemprov Jatim, Drs. Sutartib, Msi.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Jombang memaparkan bahwa jumlah penambang pasir di Kabupaten Jombang sudah cukup banyak. “Menurut data yang ada jumlah penambang pasir ini sudah mencapai 400 lebih” paparnya. Wabup Widjono menegaskan bahwa Pemkab Jombang selama ini sudah melakukan berbagai upaya baik represif maupun preventif. “Kita sudah melakukan upaya baik itu represif, preventif bahkan kita bersama anggota DPRD menetapkan terkait pendanaan melalui upaya pemberdayaan masyarakat, kita punya alokasi dana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran tersebut para penambang diharapkan dapat beralih profesi dengan pembentukan kelompok kerja dsb, namun masih belum memperlihatkan hasil” tegasnya.
Wabup Widjono menambahkan bahwa kondisi tanggul di sungai brantas sudah sangat memprihatinkan karena para penambang sudah tidak memperhatikan kondisi pasir yang mulai tergerus. “Tanggul kita ini sudah sangat memprihatinkan, karena sekarang pengambilan pasir itu tidak diambil di dasar sungai melainkan dibawah dasar sungai yang menciptakan gua gua dan rongga rongga dibawah dasar sungai” tambahnya.
Dilihat dari sudut pandang lain Wabup Widjono lebih mengutamakan partisipasi dari masyarakat dalam ikut serta mangamankan tanggul brantas. “Yang lebih penting lagi adalah keterlibatan masyarakat, karena justru masyarakat yang akan ikut memantau dan kita harapkan masyarakat lebih aktif menjaga lingkungan sekitar karena yang merasakan dampaknya nanti juga masyarakat” pungkasnya.
Drs.Sutartib, Msi Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan Satpol PP Pemprov Jatim dalam arahannya menegaskan bahwa penekanan yang harus diutamakan adalah menyelamatkan lingkungan dan para penambang. “Yang harus kita wujudkan adalah lingkungan kita terselamatkan, pekerja atau penambang pasir ini juga ini bisa diselamatkan, seperti halnya yang diungkapkan Pak Wakil Bupati tadi, beliau punya program pemberdayaan masyarakat, saya sangat mengapresisasi sekali hal tersebut, ini program provinsi tetapi pemberdayaan di dalam memberikan solusi suatu persoalan,  kabupaten/kota memberikan kotribusi, ini suatu hal yang luar biasa” tegasnya
Sutartib menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan operasi memang harus digelar secara terkoordinasi dan tidak sendiri-sendiri. “Memang tatkala ada operasi yang bersifat partial itu ada pelarian ke Kabupaten/kota lain yang membuat mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran kesana karena masuk daerah perbatasan, jadi sehingga seakan-akan kita itu diece“ ungkapnya.
Kasat Reskrim Polres Jombang Drs.Heru Nurhidayat, Msi menegaskan perlunya sosialisasi penegakan hukum utamanya yang terkait tentang penambangan pasir. “Harus kita lakukan sosialisasi penegakan hukum, kita beri teguran lisan dan tertulis karena kita menyadari masyarakat kita di bantaran sungai sana belum sepenuhnya memahami tentang aturan hukum penambangan pasir, baru langkah selanjutnya kita lakukan langkah represif” terangnya.
Dengan koordinasi lintas wilayah ini diharapkan tidak ada proses pengamanan penambang pasir yang terbentur dengan masalah kewenangan pengamanan wilayah utamanya di daerah perbatasan Kabupaten/Kota. ( Dedi _ SJ AM )


Jombang, 4 Oktober 2010
BAGIAN HUMAS
 
Warung Pojok Kebon Rojo jadi “Restoran” dengan Dialog Pelaku PNPM Mandiri
Jombang - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MPk) merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen utama percepatan  ...Detail
 
Lebih Inovatif, Kwarda Jatim Apresiasi Pramuka Jombang
Jombang - Munif Kusnan : ” Mudah – mudahan ini pertanda pramuka semakin jaya. Dengan diikuti jaya nya pembinaan anak muda untuk menjadi pemimpin dimasa mendatang,” Pramuka, seperti yang diketahui adalah  ...Detail
 
Maulid, Teladani Kepemimpinan Rasullulah
Jombang - Kamis (24/1) pagi, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 hijriah. Wakil bupati Jombang, Drs. Widjono Soeparno, Msi bertemu dengan warga Shiddiyyah yang menggelar peringatan hari lahir  ...Detail
 
Pembukaan Diklat Dasar Brigade Penolong 13 Jawa Timur
Jombang - Indonesia memiliki wilayah yang tidak hanya strategis dan vital, namun juga daerah yang rawan bencana yang sewaktu-waktu memungkinkan terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, Kwarda Gerakan  ...Detail
 
Wakil Bupati Jombang Buka Pameran Pendidikan Se Jawa
Jombang - Pameran pendidikan yang diikuti oleh sekitar 55 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta Se Jawa yang digelar di GOR Merdeka Jombang secara resmi dibuka oleh Drs H.Widjono Soeparno Msi Wakil  ...Detail
 
 
 
top
RTRW Kab. Jombang 2009 - 2029
Perda No. 21 th 2009
Buku Rencana
Profil Jombang
Jombang Dalam Angka
P D R B
Indeks Pembangunan Manusia
Kawasan Agropolitan
Nilai Tukar Petani
Kajian Biopori
Potret Jombang
Sejarah Berdiri
Peta Administratif
Arti Lambang Daerah
Biografi Bupati
Tokoh Jombang
Struktur Organisasi
Visi Misi
Keadaan Geografis
Keadaan Ekonomi
Keadaan Demografi
Iklim dan Cuaca
Jarak Antar Kecamatan
Info Jombang
Sektor Wisata
Sektor Industri
Sektor Kehutanan
Sektor Pertanian
Sektor Perkebunan
Sektor Perikanan
Sektor Peternakan
Sektor Pertambangan
Info Umum
Konsultasi Kesehatan
Konsultasi Gizi
Prestasi & Penghargaan
Jadwal KA
PMI
Harga Sembako
Lain - lain
RPJPD
RPJMD
Daftar Nomor VOIP
© KAPDE&P Kab. Jombang e-mail : kpde[at]jombangkab.go.id