KORPRI KABUPATEN JOMBANG

Dewan Pengurus Kabupaten (DP-KAB) Jombang meliputi wilayah Kabupaten Jombang, dan susunan kepengurusan secara horizontal berada dalam koordinasi langsung Dewan Pengurus Nasional. Susunan Dewan Pengurus Kabupaten terdiri dari: Seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara, serta beberapa ketua bidang. Dewan Pengurus Kabupaten merupakan kepengurusan kolektif, yang ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten dan disahkan oleh Dewan Pengurus Propinsi, serta bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan Musyawarah Kabupaten. Sedangkan Penasehat Kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

PROGRAM KERJA

Program Kerja Korpri Kabupaten Jombang 2010-2015

Program Kerja KORPRI Kabupaten Jombang merupakan garis besar kegiatan sebagai penjabaran Program Umum KORPRI untuk tercapainya Visi dan Misi KORPRI sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI, serta merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Program Kerja KORPRI Kabupaten Jombang masa bhakti 2010 - 2015 serta perspektif ke depan sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan.


Dewasa ini pemerintah sedang menghadapi krisis ekonomi global yang berdampak pada kondisi anggaran pemerintah yang belum mampu untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan bagi anggota KORPRI, sehingga KORPRI dituntut untuk berpartisipasi memecahkan masalah kesejahteraan pegawai melalui usaha-usaha yang tidak membebani anggaran negara.


Di sisi lain, organisasi KORPRI haras mampu membangun profesionalisme anggotanya sebagai perangkat birokrasi, mengem-bangkan kesejahteraan, serta memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggotanya. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KORPRI menghadapi berbagai macam kendala yang haras diselesaikan antara lain masih rendahnya solidaritas antar anggota, belum terciptanya rasa kebanggaan dan rasa memiliki, masih rendahnya tingkat kesejahteraan, masih rendahnya kinerja birokrasi karena belum sesuai profesionalisme dan kompetensi, belum optimalnya pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggota, serta belum berjalannya reward dan punishment.



Arah Kebijakan dan Sasaran

1.Penguatan organisasi dan tata kerja dengan sasaran terbangunnya organisasi KORPRI yang solid, kuat, dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien
2.Penguatan jiwa korps dengan sasaran terbangunnya soliditas dan solidaritas anggota KORPRI sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan aparat birokrasi.
3.Pengembangan usaha dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota
4.Pengayoman dan perlindungan hukum dengan sasaran terciptanya rasa aman bagi anggota dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan
5.Peningkatan profesionalisme, disiplin, dan pemberian penghargaan dengan sasaran terciptanya aparatur yang kompeten, berdedikasi, dan berintegritas
6.Arah kebijakan tersebut pada angka 1-5 tersebut diatas dilaksanakan dengan sasaran terwujudnya suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Pokok-pokok Program

1. Organisasi dan Tata Kerja
a.Terbentuknya organisasi KORPRI dengan paradigma dan struktur organisasi yang baru sesuai hasil Musyawarah Kabupaten di semua tingkat kepengurusan
b.Mengembangkan dan mengefektifkan komunikasi, koordinasi, dan hubungan kerja antar pengurus KORPRI di semua tingkatan dengan membangun sistem jaringan Internet, membangun website, dan penerbitan (Tabloid, Koran, Majalah) secara berkala
c.Membangun kerjasama dengan organisasi sejenis (public services) baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional
d.Pengembangan keanggotaan KORPRI di jajaran BUMN, BUMD, BLU, BHMN,BHUP, LPP, dan lembaga-lembaga lain yang pegawainya digaji melalui anggaran negara (APBN, APBD)
e.Pengembangan organisasi-organisasi otonom dibawah KORPRI yang berfungsi sebagai unit-unit pelaksana teknis antara lain BAPOR/ BAPENI KORPRI, LKBH KORPRI, Koperasi KORPRI, Usaha-Usaha ekonomi KORPRI, Yayasan Pendidikan KORPRI, Generasi Muda KORPRI (GEMA KORPRI), dan Iain-lain
2. Pembinaan Jiwa Korps (Korsa)
a.Peningkatan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untuk mewujudkan soliditas organisasi melalui bhakti sosial, mempererat kunjungan antar daerah/ kepengurusan, olah raga, dll;
b. Dikembangkannya sistem pengawasan atasan langsung secara berjenjang dalamrangka peningkatan disiplin anggota KORPRI;
c. Menetapkan sistem tata upacara yang baku bagi anggota KORPRI/ PNS pada upacara rutin tanggal 17 setiap bulan dan upacara hari-hari besar nasional
d. Dilaksanakannya tata upacara persemayaman dan upacara pemakaman sebagai penghormatan kepada anggota KORPRI yang meninggal dunia baik dimasa dinas maupun purna dinas di seluruh tingkat kepengurusan KORPRI
e. Memperkuat upaya pembinaan karier pegawai berdasarkan merrit system terlepas dari intervensi politik
f. Peningkatan rasa nasionalisme/ sadar kebangsaan bagi setiap anggota KORPRI guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
g. Menyelenggarakan Pekan Olah Raga Nasional KORPRI (PORNAS KORPRI) 1 (satu) kali dalam periode kepengnrusan KORPRI.
h. Meningkatkan Iman dan Taqwa melalui pembinaan keagamaan secara rutin bagi anggota KORPRI
3. Usaha dan Kesejahteraan
a. Terbangunnya usaha Koperasi di semua tingkat kepengurusan yang mempunyai jejaring pengembangan usaha, pemasaran, distribusi barang dan jasa, untuk meningkatkan hasil usaha demi kesejahteraan anggota
b. Mengupayakan peningkatan penerimaan Uang Tabungan Pensiun bagi PNS dan mendesak pemerintah untuk membayar iuran sebagai pemberi kerja melalui Tabungan Pensiun (TASPEN);
c. Mengupayakan peningkatan pelayanan Kesehatan melalui Asuransi Kesehatan (ASKES) bagi anggota KORPRI beserta keluarganya
d. Mendorong terbangunnya perumahan bagi anggota KORPRI baik di pusat maupun daerah di semua tingkat kepengurusan yang bekerjasama dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat, BAPERTARUM, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan program pembangunan satu juta rumah bagi PNS;
e. Mendorong terbangunnya Rumah Sakit KORPRI di berbagai daerah
f. Mendorong pendirian perusahaan-perusahaan (perseroan terbatas) yang sahamnya dimiliki oleh anggota KORPRI;
g. Mengupayakan Batas Usia Pensiun PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun
h. Mengupayakan ibadah Haji dan Umroh bagi anggota KORPRI yang beragama Islam melalui Tabungan Haji PNS, sedangkan bagi yang beragama lain diberikan kesempatan untuk melaksanakan ziarah keagamaan sesuai dengan keyakinannya;
i. Mendorong terbangunnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal yang dikelola oleh KORPRI di semua tingkat kepengurusan
j. Mengupayakan Kartu Tanda Anggota KORPRI menjadi kartu multiguna bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional, perbankan, asuransi dan instansi terkait lainnya
k. Mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya minimal sebesar 1 (satu) bulan gaji
4. Pengayoman dan Perlindungan Hukum
a. Mengupayakan pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI di seluruh tingkat kepengurusan bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat
b. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi anggota KORPRI
c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk membangun kesadaran Hukum bagi anggota KORPRI
d. Memberikan pendampingan, bantuan hukum, dan Advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum
e. Mengupayakan penyelesaian dan pengembalian aset-aset organisasi KORPRI di semua tingkatan yang dikuasai oleh Yayasan KORPRI, baik kelompok, maupun perorangan melalui jalur hukum
5. Profesionalisme, Disiplin, dan Penghargaan
a. Terbangunnya sistem pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan birokrat profesional karier
b. Mengupayakan diadopsinya materi-materi KORPRI dalam kurikulum dan sillaby pada pendidikan dan pelatihan prajabatan dan perjenjangan jabatan struktural dan fungsional
c. Dikembangkannya suatu sistem pemberian penghargaan terhadap anggota KORPRI maupun instansi, misalnya KORPRI Award
d. Mengupayakan pengurus KORPRI disemua tingkatan untuk diangkat menjadi anggota BAPERJAKAT
e. Mempelopori Gerakan Disiplin Nasional
6. Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif
a. Berperan aktif untuk mewujudkan reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah
b. Melaksanakan program sesuai perencanaan dengan secara berkala serta evaluasi yang menyeluruh guna meningkatkan transparansi, akuntabel, dan partisipatif
c. Mendorong terciptanya siatuasi dan lingkungan kerja yang kondusif
7. Program Kemitraan
  Melaksanakan program kegiatan bekerjasama dengan berbagai Instansi dalam rangka membantu program pemerintah, pengabdian masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

PENCARIAN






Contact Us

Jl. Wahid Hasyim No. 137 Jombang

Telp. 0321 - 868634

Email. korpri@jombangkab.go.id