1. Menu Utama

2. Lampiran Perbub 41 Tahun 2009

3. Perbub 44 Tahun 2009 (perubahan)

 

 

 

 

BUPATI JOMBANG

 

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

KABUPATEN JOMBANG

 

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa pemerataan pembangunan dipedesaan merupakan suatu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah kabupaten, pemerataan pembangunan di pedesaan harus diselaraskan dengan berbagai aspek yang dimiliki oleh masing-masing desa meliputi aspek sumber daya alam, sumber penghasilan sampai dengan kebutuhan perangkat desa;

b.      bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, maka Pemerintah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

c.      bahwa agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, efisiensi dan merata sesuai dengan aspek penentu yang dimiliki oleh masing-masing desa, maka dipandang perlu Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

3.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6.      Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9.      Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Propinsi Jawa Timur;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Bagian Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN JOMBANG

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.      Daerah adalah Kabupaten Jombang;

2.      Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3.      Bupati adalah Bupati Jombang;

4.      Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

5.      Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

6.      Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

7.      Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8.      Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

9.      Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;

10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa;

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan yang dapat meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Adat, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan baik lembaga sosial, lembaga ekonomi, dan lainnya.

13. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disebut GSI adalah gerakan yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program peningkatan posisi perempuan dalam masyarakat, peningkatan derajat kesehatan perempuan, peningkatan derajat kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, mengurangi kematian ibu akibat kehamilan, dan menurunkan kematian bayi.

14. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang setelah dikurangi belanja pegawai.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

18. Penduduk Miskin adalah jumlah Rumah Tangga Miskin di masing-masing Desa.

19. Pendidikan Dasar adalah jumlah penduduk usia sekolah 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

20. Kesehatan adalah tingkat kesehatan dalam masyarakat yang diukur dengan banyaknya penderita penyakit menular dalam suatu Desa.

21. Keterjangkauan Desa adalah jarak dari Desa ke ibu kota kabupaten.

22. Jumlah penduduk adalah jumlah banyaknya penduduk dalam Desa.

23. Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa.

24. Baku PBB adalah jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang disetor oleh Desa kepada Pemerintah Daerah.

25. Pejabat yang ditunjuk adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI ADD

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III

PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

(1)   Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;

(2)   Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;

(3)   Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.

(4)   Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV

BESARAN PROPORSI, RUMUSAN PERHITUNGAN

DAN VARIABEL ADD

Pasal 5

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Jombang yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 6

Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil dalam pembagian ADD kepada Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.      Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara merata;

b.      Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara proporsional.

Pasal 7

Perhitungan ADD dilakukan dengan menggunakan rumus:

a. ADDx = ADDM + ADDPx

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

b. ADDPx = BDx X (ADD - ∑ADDM)

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

∑ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

 

Pasal 8

(1) Besarnya nilai bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

BDx = a1KV1x + a2KV2x + a3KV3x +...+ anKVnx

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1x, KV2x, KVnx = Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya

a1, a2, a3, ..... an = Angka bobot masing masing variabel

(2) Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

KV1,2,...x = V1,2,...x

∑Vn

KV1,2,..x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x

V1,2,...x = Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x

∑ Vn = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa

Pasal 9

(1) Setiap variabel dapat memiliki bobot tertentu yang ditetapkan berdasar prioritas tujuan ADD;

(2) Masing-masing bobot variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) jika ditambahkan harus berjumlah 1 dengan menggunakan rumus : a1 + a2 + a3 + ...... + an =1

(3) Variabel dan bobot variabel ditetapkan sebagai berikut:

 

No

Variabel

Bobot

Angka Bobot

1

Penduduk Miskin

5

0,25

2

Pendidikan Dasar

4

0,2

3

Penderita Penyakit Menular

3

0,15

4

Jarak Desa ke Pemkab

2

0,1

5

Jumlah Penduduk

2

0,1

6

Luas Wilayah

2

0,1

7

Baku PBB

1

0,05

8

Jumlah RT/RW

1

0,05

JUMLAH

20

1

 

Pasal 10

Besaran perolehan ADD di Kabupaten Jombang untuk masing-masing desa beserta peruntukannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi didalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

a.      Telah menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya;

b.      Telah melunasi 30 % (tiga puluh persen) dari baku PBB Desa, berdasarkan laporan realisasi penerimaan PBB dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c.      Telah membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK Desa) yang dibiayai oleh ADD dan harus tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);

d.      Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK Desa) sebagaimana dimaksud huruf c harus memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mencantumkan partisipasi swadaya masyarakat serta dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa;

e.      Telah membuka Rekening Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

f.        Telah menunjuk Bendahara yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

g.      Melampirkan Pakta Integritas dari Kepala Desa.

Pasal 12

Pencairan ADD dari Kas Daerah dilaksanakan dengan ditransfer ke rekening Pemerintah Desa.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PELAKSANA ADD

Pasal 13

Penggunaan ADD ditetapkan sebagai berikut:

a.      Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD;

b.      Belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD.

Pasal 14

(1)   Penggunaan belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a.      Pemerintah Desa mendapat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa;

b.      BPD mendapat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa;

(2)   Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat dapat dipergunakan (kegiatan non fisik dan atau fisik) antara lain untuk:

a)     Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;

b)     Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

c)      Biaya untuk penguatan ketahanan pangan;

d)     Perbaikan lingkungan dan pemukiman;

e)     Teknologi Tepat Guna;

f)        Perbaikan kesehatan dan pendidikan;

g)     Pengembangan sosial budaya dan keagamaan;

b. Sebesar 20% (Dua puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat dipergunakan untuk:

a)     Pemberdayaan RT/RW sebesar 7% (tujuh persen);

b)     Pemberdayaan LPMD sebesar 3% (tiga persen);

c)      Pemberdayaan PKK sebesar 5% (lima persen);

d)     Pemberdayaan GSI sebesar 2,5% (dua setengah persen);

e)     Pemberdayaan Karang Taruna sebesar 2,5% (dua setengah persen).

(3)   Pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 dibulatkan menjadi ribuan rupiah.

Pasal 15

(1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 13 termasuk dalam kelompok belanja langsung (belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan ADD), yaitu menurut jenisnya terdiri dari:

a.      Belanja Pegawai;

b.      Belanja Barang/Jasa;

c.      Belanja Modal;

(2)   Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntable.

(3)   Pengeluaran keuangan ADD wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan dan biaya meterai;

(4)   Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kepala Desa menetapkan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilarang dipergunakan untuk kegiatan:

a.      Menutup pembayaran atau pelunasan baku PBB desa;

b.      Pembangunan kantor dan/atau balai desa;

 

c.      Pembangunan dan renovasi tempat ibadah;

d.      Pembangunan yang berakibat pada kerusakan lingkungan.

 

Pasal 17

Pelaksana kegiatan ADD adalah Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB VII

PELAPORAN ADD

Pasal 18

(1)   Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:

a.      Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penerimaan ADD, dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran ADD;

b.      Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dalam bentuk laporan realisasi APBDes;

(2)   Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dari Pelaksana Desa yang diketahui Kepala Desa dan BPD untuk disampaikan kepada Tim Pembina ADD Kecamatan;

(3)   Tenaga Pendamping ADD membuat laporan tersendiri di luar laporan Pelaksana Desa kepada Koordinator Tenaga Pendamping untuk evaluasi sebelum disampaikan kepada Tim Pembina ADD Kecamatan;

(4)   Tim Pembina ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa dan Koordinator Tenaga Pendamping di wilayahnya kepada Ketua Tim Teknis ADD Kabupaten untuk dievaluasi sebelum dilaporkan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Pasal 19

(1)   Kepala Desa bertanggungjawab atas pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pelaksanaan ADD;

(2)   Pertanggungjawaban keuangan/administrasi ADD untuk kegiatan fisik disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya dana ADD pada rekening desa;

(3)   Pertanggungjawaban keuangan/administrasi ADD untuk kegiatan non fisik disampaikan paling lambat akhir tahun anggaran berjalan;

(4)   Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, maka pertanggungjawaban atas pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pelaksanaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 20

(1)   Dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Jombang dibentuk Tim Pembina ADD Kabupaten dan Tim Pembina ADD Kecamatan;

(2)   Tim Pembina ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

a.      Tim Teknis ADD Kabupaten;

b.      Tenaga Pendamping ADD yang direkrut secara terbuka;

c.      Koordinator Tenaga Pendamping ADD yang ditetapkan dari Tenaga Pendamping ADD yang berkompeten;

(3)   Apabila Tenaga Pendamping/Koordinator Pendamping ADD berhalangan tetap, maka akan ditetapkan Tenaga Pendamping/ Koordinator Tenaga Pendamping ADD antar waktu;

(4)   Tim Pembina dan Tenaga Pendamping ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(5)   Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Pembinaan dan pendampingan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan ADD diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

 

Ditetapkan di Jombang

pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI JOMBANG,

 

ttd.

 

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 18 Mei 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

J O M B A N G,

 

ttd.

 

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195304121979031015

 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 41 / E

 

 

 

 

D:\Hukum1\Peraturan Bupati 2009\Lemtekda\Bapermas&Pemdes\ADD - P AGUS HUKUM\Perbup ADD 2009.doc